Jasa Pengurusan TKDN RESMI, Oleh Jasa Perizinan Usaha. Tahukah Anda bahwa jasa pengurusan TKDN menjadi semakin penting sejak Pemerintah Indonesia mewajibkan produk dalam negeri memiliki nilai TKDN minimal 25%? Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase komponen lokal yang digunakan dalam suatu produk atau jasa. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian sektor industri.
Saat ini, konsultan TKDN berperan penting dalam membantu perusahaan mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan. Pengurusan TKDN yang tepat membuka peluang besar bagi perusahaan Anda, karena semakin tinggi nilai TKDN, semakin besar peluang produk diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, jasa pengurusan sertifikasi TKDN memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Kementerian Perindustrian. Perlu diketahui bahwa instansi pemerintah dan BUMN diwajibkan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.
jasa pengurusan TKDN Resmi, Kami akan membahas secara lengkap tentang TKDN, mulai dari pengertian, regulasi terbaru, dokumen yang diperlukan, hingga proses pengurusan dan estimasi biayanya. Dengan pemahaman yang baik tentang TKDN, perusahaan Anda dapat meningkatkan daya saing dan mendapatkan prioritas dalam tender pemerintah.
Mengenal TKDN dan Regulasi Sertifikasi 2026
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Sebagai standar yang menentukan persentase penggunaan produk lokal, TKDN memegang peran krusial dalam rantai pasok nasional.
Berdasarkan regulasi terbaru, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Regulasi ini menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang telah berusia 14 tahun.
Konsultan TKDN adalah pihak yang membantu perusahaan memperoleh sertifikasi, biasanya bekerjasama dengan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) seperti PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Proses verifikasi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian.
Batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah 25%, dengan syarat BMP minimal 40%. Perusahaan yang berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia otomatis mendapatkan nilai tambah 25%.
Perhitungan TKDN mencakup beberapa komponen penting:
Untuk barang: material, tenaga kerja, dan overhead pabrik
Untuk jasa: tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum
Untuk gabungan: kombinasi dari keduanya
Permenperin 35/2025 fokus pada empat pilar utama: insentif, penyederhanaan, kemudahan, dan kecepatan. Waktu sertifikasi dipangkas menjadi hanya 10 hari kerja melalui LVI.
Dokumen dan Persyaratan Pengurusan TKDN
Untuk memulai proses sertifikasi TKDN, persiapan dokumen yang lengkap sangatlah krusial. Kementerian Perindustrian sebagai regulator telah menetapkan persyaratan dokumen yang wajib disiapkan oleh perusahaan sebelum mengajukan verifikasi.
Dokumen administratif yang diperlukan meliputi NIB Berbasis Resiko, NPWP, Akta Pendirian & Perubahan Terakhir, dan Surat Permohonan. Selain itu, dokumen seperti struktur organisasi produksi, daftar bahan baku beserta asal negara, daftar alat kerja, gambar teknis, dan laporan hasil produksi minimal satu tahun terakhir juga dibutuhkan.
Konsultan TKDN adalah pihak yang membantu perusahaan dalam menyiapkan dokumen, menghitung nilai TKDN, dan mendampingi selama proses verifikasi. Mereka berperan penting terutama dalam bimbingan teknis penyusunan dokumen dan persiapan verifikasi.
Sebelum mengajukan verifikasi, perusahaan harus melakukan self-assessment dengan pendampingan dari Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang telah ditunjuk. Lima LVI resmi yang ditunjuk Kemenperin adalah BSKJI Kemenperin, PT Anindya Wiraputra Konsult, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia.
Biaya pengurusan TKDN bervariasi tergantung jenis produk dan kompleksitas dokumen. Komponen biaya meliputi biaya konsultan, biaya verifikasi oleh lembaga independen, dan biaya administrasi kepada Kementerian Perindustrian.
Proses Jasa Pengurusan Sertifikasi TKDN dan Estimasi Biaya
Proses pengurusan sertifikasi TKDN telah mengalami reformasi signifikan berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025. Saat ini, seluruh proses bisa diselesaikan lebih cepat melalui sistem digital terintegrasi pada platform SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
Alur pengurusan sertifikasi TKDN meliputi:
Registrasi akun di SIINas (siinas.kemenperin.go.id)
Melakukan penghitungan mandiri (self-assessment)
Verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)
Validasi hasil verifikasi
Penerbitan sertifikat TKDN
Waktu proses sertifikasi kini jauh lebih singkat. Melalui LVI, proses yang sebelumnya membutuhkan 22 hari kerja kini hanya memerlukan 10 hari kerja. Khusus untuk industri kecil, waktu proses dipangkas dari 5 hari menjadi hanya 3 hari kerja setelah dokumen lengkap.
Mengenai biaya, Kemenperin telah menyediakan fasilitas gratis untuk industri kecil sesuai Permenperin nomor 46 tahun 2022. Sementara untuk industri non-kecil, biaya bervariasi tergantung jenis produk yang diajukan. Perlu diketahui bahwa pemerintah menyediakan bantuan APBN untuk dua produk pertama yang diajukan perusahaan.
Masa berlaku sertifikat TKDN juga diperpanjang dari 3 tahun menjadi 5 tahun dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, pengurusan TKDN kini menjadi lebih murah, mudah, cepat, dan transparan dibandingkan sebelumnya.
Kesimpulan
Dengan demikian, TKDN menjadi instrumen penting dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memastikan kemandirian industri Indonesia. Kemenperin sebagai regulator telah melakukan transformasi signifikan melalui Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang menyederhanakan proses sertifikasi. Akibatnya, perusahaan kini dapat memperoleh sertifikat TKDN dalam waktu singkat – hanya 10 hari kerja melalui LVI untuk industri non-kecil dan 3 hari kerja untuk industri kecil.
Perlu diingat bahwa konsultan TKDN berperan vital dalam membantu perusahaan menyiapkan dokumen, melakukan penghitungan nilai, dan mendampingi selama proses verifikasi. Meskipun biaya bervariasi tergantung kompleksitas produk, pemerintah telah menyediakan fasilitas gratis untuk industri kecil dan bantuan APBN untuk dua produk pertama yang diajukan perusahaan lainnya.
Perhitungan TKDN pada dasarnya mencakup komponen penting seperti material, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk barang; serta tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum untuk sektor jasa. Selain itu, masa berlaku sertifikat yang kini diperpanjang menjadi 5 tahun memberikan kepastian usaha lebih lama bagi pelaku industri.
Pada akhirnya, pengurusan TKDN yang tepat bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, namun juga strategi bisnis yang cerdas. Semakin tinggi nilai TKDN, semakin besar peluang produk Anda diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, memahami persyaratan dan memanfaatkan jasa pengurusan TKDN resmi menjadi langkah tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era ekonomi yang semakin kompetitif ini.
